PEKANBARU, SAWITSUMATERA.ID- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dipercepat dan diperkuat tata kelolanya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Langkah strategis ini dilakukan untuk memantapkan konektivitas antarwilayah sekaligus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Pulau Sumatera. Penguatan tata kelola serta efektivitas pembangunan infrastruktur ini dibahas secara mendalam dalam Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Lampung Periode II September 2026 Tembus Rp3.536,52 per Kilogram untuk Tanaman Umur 22 Tahun

Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas, Danantara Indonesia, hingga jajaran BUMN konstruksi seperti PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sinergi lintas lembaga ini difokuskan untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan dan pembiayaan agar proyek strategis nasional ini dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat luas.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal keberlanjutan proyek vital ini agar dapat terealisasi secara efisien dan tepat sasaran di lapangan.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kalbar Periode I Oktober 2026 Tertinggi Rp3.537,64 per Kilogram, Berikut Rincian Lengkapnya

“Meski dilaksanakan secara bertahap, JTTS yang telah terbangun hingga saat ini telah memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi dan sosial di Sumatera,” kata Triono.

Kementerian PU bersama PT Hutama Karya (Persero) Tbk saat ini terus merampungkan dokumen kelayakan, Detail Engineering Design (DED), hingga pengadaan tanah pada ruas-ruas persiapan. Secara keseluruhan, jaringan JTTS direncanakan membentang sepanjang 2.981 kilometer, di mana 1.760 kilometer di antaranya telah masuk dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Hingga kini, sepanjang 982 kilometer jalan tol telah beroperasi penuh dan 252 kilometer lainnya masih dalam tahap konstruksi, dengan total nilai investasi terkontrak mencapai Rp267,5 triliun serta estimasi realisasi sebesar Rp176,3 triliun.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Plasma Riau Turun Jadi Rp3.796 per Kilogram, Ini Daftar Harga TBS 7-13 Oktober 2026

Untuk mengatasi tantangan kelayakan finansial akibat dinamika volume lalu lintas, pemerintah menerapkan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). Pendekatan inovatif ini dilakukan untuk membagi risiko operasional secara bijak sekaligus menarik investasi alternatif dari berbagai sektor. Kehadiran jaringan tol ini terbukti memberi multiplier effect yang luar biasa. Berdasarkan Kajian CORE Indonesia 2023, investasi JTTS diproyeksikan mampu meningkatkan PDRB Pulau Sumatera hingga Rp924,39 triliun serta menyerap 4,46 juta tenaga kerja secara nasional selama masa konstruksi.

Upaya penyelesaian temuan evaluasi dan penguatan sinergi antarkementerian juga ditegaskan oleh pimpinan legislatif dalam kunjungan kerja tersebut.

“Yang perlu kita prioritaskan adalah temuan-temuan yang bersifat lintas sektor dan melibatkan hubungan antarkementerian serta lembaga. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi akar permasalahannya untuk kemudian mencari solusi bersama,” jelas Andreas.

BACA JUGA:Perkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, 19 Karyawan PTPN IV Regional IV Lulus Akreditasi Auditor ISPO

Dari sisi pengelolaan investasi, pihak pembiayaan terus memantau kelayakan finansial setiap ruas guna menjamin keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.

“Investasi dan pinjaman terus kami monitor. Ke depan, setiap investasi harus memperhatikan aspek kelayakan. Apabila belum memenuhi tingkat kelayakan yang dipersyaratkan, perlu dicari alternatif skema yang tepat agar pembiayaannya tetap dapat diupayakan,” kata Bangun.

Melalui komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan badan usaha, pemenuhan readiness criteria dan pengoptimalan skema pembiayaan pada ruas-ruas prioritas JTTS dipastikan terus berjalan secara transparan dan akuntabel. (*)