PONTIANAK, SAAWITSUMATERA.ID — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus memacu komitmennya dalam mempercepat sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) hingga mencapai target 100 persen bagi seluruh perusahaan anggotanya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gelaran kegiatan Akselerasi Implementasi ISPO 2026: Sosialisasi dan Klinik Sertifikasi ISPO yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19–20 Agustus 2026.

BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit Tertinggi di Dharmasraya Tembus Rp3.942 per Kg, Brondolan Capai Rp3.950

Ketua Umum GAPKI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Bidang Perkebunan Azis Hidayat menyampaikan bahwa secara nasional GAPKI telah mencanangkan komitmen sejak 2019 agar seluruh perusahaan anggotanya memiliki Sertifikat ISPO. Hingga Juli 2025, sebanyak 587 perusahaan anggota GAPKI telah memperoleh sertifikat ISPO atau sekitar 79 persen dari total 743 anggota. Melalui forum ini, GAPKI berharap kegiatan di Kalimantan Barat dapat menghasilkan langkah konkret di tingkat perusahaan berupa rencana aksi untuk menutup kesenjangan pemenuhan standar ISPO.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kaltara Capai Rp3.442,26 per Kg, Berikut Rincian Lengkap Plasma dan Swadaya

Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat, Aris Supratman, menekankan bahwa ISPO tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif maupun sekadar persiapan menghadapi audit. “Kita ingin kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi. Kita ingin kegiatan ini menjadi forum pembelajaran, konsultasi, dan problem solving,” ujar Aris di hadapan 110 peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan anggota, internal auditor, tim sustainability, serta pemangku kepentingan terkait.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit di Dharmasraya Capai Rp 3.942/Kg dan Terendah Rp 3.235/Kg per 22 Agustus 2026

Langkah akselerasi yang diusung GAPKI ini mendapat dukungan penuh dari Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Rino Anteno Tengo, S.STP., M.Si. “Sosialisasi dan Klinik ISPO memiliki arti penting dalam membantu mempercepat proses sertifikasi sekaligus memperkuat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Barat,” tegas Rino. Terlebih dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025, cakupan ISPO kini semakin luas mencakup sektor hulu, industri hilir, hingga bioenergi.