Industri Sawit ,Jadi Penopang Ekonomi Nasional: Produktivitas Naik, Keberlanjutan Diperkuat Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID– Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia. Selain menjadi komoditas ekspor unggulan, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 16 juta orang, mulai dari petani, pekerja perkebunan, hingga pelaku industri turunannya.

BACA JUGA:Tembus Rp 3,48T, Laba TW III PalmCo Naik 84 Persen YoY

Diskusi publik bertema “Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan Tempo Media Group, di Jakarta, Selasa (4/11). Dok. Tempo
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare lahan sawit. Dari jumlah tersebut, 53 persen dikelola swasta, 6 persen oleh BUMN, dan 41 persen oleh petani swadaya.

BACA JUGA:Ketat! Begini Tahapan Resmi dari SK Pelepasan Kawasan hingga HGU untuk Perkebunan Sawit

“Produktivitas sawit Indonesia masih bisa ditingkatkan. Saat ini rata-rata masih di bawah empat ton per hektare, sementara perusahaan besar mampu mencapai 10–12 ton per hektare. Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), diharapkan produktivitas bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan,” ujar Dida dalam diskusi publik bertema “Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan Tempo Media Group di Jakarta, Selasa (4/11).

BACA JUGA:Dorong Pemerataan Ekonomi OJK Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah

Dida menjelaskan, keunggulan utama sawit dibandingkan minyak nabati lain seperti bunga matahari atau rapeseed terletak pada efisiensi produktivitasnya yang mencapai empat kali lipat. “Sawit adalah komoditas dengan produktivitas lahan terbaik di dunia dan menjadi pilihan paling berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global,” tegasnya.

Untuk memperkuat aspek keberlanjutan, pemerintah kini mengoptimalkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, ISPO mencakup seluruh rantai industri sawit mulai dari perkebunan hingga sektor hilir.

BACA JUGA:Dorong Pemerataan Ekonomi OJK Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah

“Sertifikasi ISPO bersifat wajib. Bagi pekebun kecil, pemerintah memberikan masa transisi empat tahun, dan seluruh biaya sertifikasi akan ditanggung pemerintah,” jelas Dida.

Pemerintah juga tengah mengembangkan Sistem Informasi ISPO untuk menjamin keterlacakan (traceability) dan transparansi data lahan. Melalui sistem ini, setiap lahan tersertifikasi dapat diverifikasi agar bebas dari kawasan hutan dan tidak tumpang tindih. “Ini akan menjadi game changer dalam tata kelola industri sawit di masa depan,” ujarnya.

BACA JUGA:GAPKI Dukung Petani Sawit Kapuas Hulu Lewat Kolaborasi JAGA SAWITAN dan ISAKU

Selain fokus pada sertifikasi, pengembangan biofuel, biogas, dan produk turunan nonpangan dari sawit juga menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi hijau. Saat ini, terdapat sekitar 200 produk turunan sawit yang sudah dikomersialisasikan mulai dari kosmetik hingga bioavtur. Bahkan, 40 persen kandungan biodiesel nasional berasal dari minyak sawit.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Surjadi, menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam keberlanjutan industri sawit. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Petani swadaya berperan penting dalam rantai pasok sawit, tetapi sebagian besar hanya memiliki 2–3 hektare lahan dan masih menghadapi keterbatasan dalam akses pupuk serta pendanaan,” jelasnya.

BACA JUGA:IPOC 2025, GAPKI Dorong Tata Kelola dan Daya Saing Industri Sawit berkelanjutan

Surjadi menekankan perlunya pendampingan kelompok petani agar mampu beroperasi lebih efisien dan memperoleh nilai tambah dari hasil panen. “Idealnya, petani bergabung dalam kelompok dan mendapat pendampingan dari perusahaan besar atau pemerintah agar memiliki posisi tawar yang kuat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap buruh perkebunan sawit. Menurutnya, para buruh merupakan bagian dari ekosistem sawit yang berhak atas penghidupan layak dan status kerja formal.

Berdasarkan penelitian IPB University yang dipublikasikan di Forest Policy & Economics (2020), Surjadi menegaskan bahwa konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa diminimalkan. “Penelitian itu menunjukkan bahwa solusi win-win tetap bisa dicapai. Dengan pengelolaan tepat, sawit di lahan gambut pun dapat menekan emisi sekaligus menjaga produktivitas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menargetkan produksi sawit nasional mencapai 92 juta ton pada 2045, hampir dua kali lipat dari capaian saat ini yang sekitar 53 juta ton.

“Jika sektor hulu tidak dibenahi, hilirisasi tidak akan berjalan optimal. Produksi sawit stagnan dalam lima tahun terakhir. Karena itu, GAPKI terus mendorong peningkatan produktivitas petani dan efisiensi di tingkat kebun,” ungkap Eddy.

Ia juga menyoroti keberhasilan program biodiesel sawit yang mampu menjaga harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil. “Sebelum ada program biodiesel, harga sawit bahkan di bawah biaya produksi. Banyak petani membiarkan buahnya busuk di pohon. Sekarang, berkat program ini, harga sawit bisa bertahan dan ekonomi daerah ikut bangkit,” jelasnya.

Melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, GAPKI terus berupaya memperkuat keberlanjutan industri. “Kami ingin industri sawit tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga memberikan manfaat sosial dan ramah lingkungan,” tutup Eddy. (*)