MEDAN , SAWITSUMATERA.ID- Isu perubahan iklim global telah menjadi fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Perubahan pola curah hujan, peningkatan intensitas cuaca ckstrem, serta dinamika sistem iklim regional telah meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Mengantisipasi risiko meningkatnya potensi terjadi bencana ke depan, perlu pendekatan kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan: pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pengusaha.

BACA JUGA:Peran Gen Z: Menilai Sawit dari Fakta & Opini Negatif

“Kita harus dapat merumuskan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Perguruan tinggi perlu mengedepankan pendekatan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, dan analisis multidisipliner. Tidak hanya yang tampak di luar saja,” kata Wakil Rektor III Universitas Sumatra Utara (USU), Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., saat membuka Diskusi Ilmiah di kampusnya, Selasa (10/2).

BACA JUGA: HORE! Harga TBS Kelapa Sawit Jambi Naik Drastis Jadi Rp3.643,58/Kilo, Ini Harga Baru TBS 6-12 Februari 2026

Diskusi ilmiah bertema “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra” menghadirkan tiga pembicara yaitu dua Guru Besar Fakultas Pertanian USU: Prof Dr Abdul Rauf dan Prof Dr Diana Chalil, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr Ardhasena Sopaheluwakan. Ikut hadir sebagai peserta dalam diskusi tersebut antara lain perwakilan pemerintah, petani sawit, dan perwakilan asosiasi industri sawit antara lain Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia) Kacuk Sumarto dan Ketua Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Sumatra Utara, Timbas Prasad Ginting.

BACA JUGA:Fokus Tumbuh Bersama dan Kuatkan Prinsip Berkelanjutan, Astra Agro Gelar Gathering Mitra Sawit

Prof Poppy Anjelisa mengatakan, diskusi ilmiah di USU ini mengangkat sebuah topik yang cukup strategis sekaligus sensitif. Terutama jika dikaitkan dengan dampak kerugian besar yang dialami oleh masyarakat dan daerah tersebab bencana tersebut.

“Forum ini bukan sekadar ruang akademik, tetapi juga ruang reflcksi bersama atas tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai masyarakat Sumatra. Tentu saja, dalam diskusi ini kita ingin mencari titik temu dari adanya tudingan terhadap perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab dari ketidakseimbangan alam yang mengakibatkan bencana banjir tersebut, dengan realita dan fakta yang sebenarnya,” kata Poppy.

BACA JUGA:Al Haris Ingatkan Komut Komitmen Besarkan Bank Jambi,Tersisa Tiga Calon Ikuti Asesmen Kompetensi LPPI

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada pengujung 2025 lalu,
kata Poppy, telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang nyata bagi masyarakat. Isu perubahan iklim global telah menjadi fakta ilmiah yang tidak terbantahkan.

“Namun, kita juga memahami bahwa perubahan iklim berinteraksi dengan berbagai faktor lokal: tata guna lahan, sistem hidrologi, perencanaan wilayah, dan praktik pengelolaan sumber daya alam,” katanya.

Dalam konteks ini, kata Prof Poppy, sektor perkebunan kelapa sawit sering menjadi sorotan dan perdebatan publik. Terdapat tudingan bahwa ekspansi perkebunan sawit berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir.

“Di sisi lain, terdapat fakta bahwa industri sawit juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan jutaan masyarakat, termasuk petani kecil dan pekerja,” katanya.

Untuk mendapatkan fakta ilmiah yang objektif, dunia akademik memandang bahwa dialektika bencana alam di Sumatra dan perkebunan kelapa sawit harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang objektif, berbasis data, dan terbuka.

“Dialektika yang sehat bukanlah untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang konstruktif,” katanya.

BACA JUGA:PTPN IV Regional 4 Jambi-Sumbar Bantu 30 Set Meja Kursi ke Sekolah

Poppy berharap, diskusi ilmiah yang diselenggarakan di USU ini
diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengkaji secara ilmiah hubungan antara perubahan iklim global, tata guna lahan, dan kejadian bencana di Sumatera.

“Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat dimitigasi melalui kebijakan, teknologi, dan praktik pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kita perlu mengedepankan pendekatan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, dan analisis multidisipliner,” kata Poppy.

Dengan pendekatan tersebut, kata dia, keputusan yang diambil tidak hanya responsif terhadap tekanan opini publik, tetapi juga efektif dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Universitas memiliki peran strategis sebagai penjaga nalar kritis, produsen pengetahuan, dan jembatan dialog antar pemangku kepentingan. (*)