GAPKI Ungkap Alasan Indonesia Belum Bisa Setir Harga CPO Dunia Meski Jadi Produsen Terbesar

JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID — Walaupun menyandang status sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia ternyata belum otomatis mampu menguasai penentuan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Hingga saat ini, pergerakan harga CPO masih sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar global yang sangat bergantung pada kondisi pasokan dan kebutuhan dunia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menjelaskan bahwa harga minyak sawit sangat dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari kondisi ekonomi global, ketegangan geopolitik, hingga situasi perdagangan internasional. Menurutnya, sawit merupakan bagian dari perdagangan komoditas dunia sehingga pembentukan harganya tidak bisa ditentukan sepihak oleh satu negara saja, termasuk Indonesia. “Pasar yang menentukan harga. Selama permintaan dan pasokan global berubah, harga juga akan ikut bergerak,” ujarnya.

BACA JUGA:Harga Referensi CPO Juni 2026 Turun Akibat Merosotnya Permintaan India

Lebih lanjut, Eddy menilai upaya Indonesia untuk menjadi penentu utama harga sawit dunia tidak mudah dilakukan karena ketatnya persaingan dengan berbagai minyak nabati lain di pasar internasional, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, rapeseed oil, hingga minyak jagung. Keberadaan produk-produk substitusi ini membuat konsumen dunia memiliki banyak pilihan ketika harga salah satu komoditas melonjak, sehingga harga CPO tetap harus mengikuti dinamika perdagangan minyak nabati global secara keseluruhan.

Meski belum bisa mengendalikan harga dunia, Indonesia dinilai telah memiliki kebijakan yang cukup efektif untuk menjaga kestabilan harga sawit di dalam negeri melalui program mandatori biodiesel. Kebijakan pencampuran biodiesel berbasis sawit ke bahan bakar solar tersebut dianggap berhasil meningkatkan penyerapan CPO domestik, sehingga tekanan penurunan harga bisa diredam dan membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani agar tidak jatuh terlalu dalam.

BACA JUGA:Pasca Kebijakan Ekspor Baru, Disbun Kaltim Minta Perusahaan Tak Turunkan Harga TBS Sawit Sepihak

Eddy mengungkapkan, sebelum program biodiesel diterapkan, harga sawit pernah berada pada titik yang sangat rendah hingga tidak mampu menutup biaya produksi. Saat itu, banyak petani mengalami kerugian karena ongkos panen dan transportasi lebih tinggi dibandingkan hasil penjualan. Oleh karena itu, keberadaan program biodiesel dianggap menjadi instrumen penting yang membuat harga sawit nasional jauh lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, keinginan agar Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam perdagangan sawit internasional sebelumnya sempat ditegaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pidatona di sidang paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Prabowo menyoroti dugaan adanya praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, yang berpotensi membuat nilai ekspor sawit Indonesia terlihat lebih kecil dibandingkan data impor negara tujuan.

BACA JUGA:Ketua Apkasindo: Empat Jam Setelah Pengumuman Presiden Prabowo, Harga TBS Sawit Langsung Anjlok

Presiden Prabowo juga menilai sudah saatnya Indonesia memiliki keberanian untuk menentukan harga sawit sendiri sebagai negara produsen terbesar dunia. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin meningkatkan kedaulatan perdagangan sawit nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Hingga saat ini, industri sawit memang masih memegang peran krusial bagi perekonomian nasional sebagai salah satu sumber devisa utama, penyerap jutaan tenaga kerja, serta penyokong pengembangan energi baru terbarukan. Ke depan, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan hanya mempertahankan posisi sebagai produsen nomor satu, melainkan juga memperkuat daya tawar agar industri sawit nasional memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pembentukan harga di pasar internasional.(*)