JAKARTA, SAWISUMTERA.ID- Partisipasi masyarakat dalam perdagangan karbon menunjukkan tren meningkat sepanjang 2025. Melalui platform IDX Carbon dan PTPN Carbon Hub, publik tercatat telah menyerap 5.202 ton setara karbon dioksida (tonCO2e) dari proyek energi terbarukan milik PTPN IV PalmCo.

Data perusahaan menunjukkan volume serapan tersebut berasal dari 335 transaksi yang dilakukan individu maupun entitas bisnis sejak pencatatan perdana di Bursa Karbon Indonesia pada 20 Mei 2025. Adapun transaksi pembelian riil pertama berlangsung pada 29 Juli 2025 dan pencatatan akumulatif ditutup pada 31 Desember 2025.

BACA JUGA:PTPN IV PalmCo Pasang PLTS di Gereja Katolik Kalbar, Momentum Kenaikan Yesus Kristus Dorong Energi Bersih

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, tren tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik untuk terlibat langsung dalam upaya pengurangan emisi.

“Dulu isu perdagangan karbon identik dengan korporasi besar. Sekarang masyarakat juga mulai mengambil peran dalam menyeimbangkan jejak karbon dari aktivitas sehari-hari,” ungkap Jatmiko dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

BACA JUGA:Optimalkan Potensi Lokal, PalmCo Latih 50 Perempuan Olah Ikan Lele Jadi Produk Bernilai Tambah

Menurut dia, seluruh unit karbon yang diperdagangkan melalui platform tersebut berasal dari proyek yang telah terverifikasi dan memiliki basis operasional nyata di lapangan. Dua proyek utama yang menjadi sumber kredit karbon ialah pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) pada fasilitas Biogas Co-Firing di Pabrik Kelapa Sawit Lubuk Dalam, Riau, serta Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

BACA JUGA:Pabrik Sawit PTPN IV PalmCo Raih PROPER Hijau, Dorong Transisi Energi dan Efisiensi

Proyek tersebut memanfaatkan gas metana dari limbah cair sawit untuk diolah menjadi energi baru terbarukan. Selain menekan emisi gas rumah kaca, skema ini juga dinilai memperkuat praktik ekonomi sirkular di sektor perkebunan sawit.

BACA JUGA:BRI dan Pegadaian Luncurkan Fitur Tabungan Emas di BRImo, Perluas Akses Investasi Digital bagi Masyarakat

Berdasarkan data perusahaan, dari total 5.202 tonCO2e yang telah diserap publik, sebanyak 2.111 tonCO2e telah resmi di-offset melalui Sistem Registri Nasional (SRN). Proses offset dilakukan secara bertahap dengan fasilitasi PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sebagai pengelola platform serta dukungan Pertamina New & Renewable Energy.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga memasukkan proyek biogas milik PTPN IV PalmCo sebagai salah satu aksi mitigasi yang mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan diperdagangkan melalui Bursa Karbon.

Jatmiko menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme perdagangan karbon mulai diterima publik karena dinilai lebih transparan dan mudah diakses.

“Setiap unit karbon yang dibeli memiliki underlying project yang jelas. Masyarakat bisa mengetahui langsung sumber pengurangan emisinya sehingga kepercayaan terhadap mekanisme ini ikut tumbuh,” katanya.

BACA JUGA:Hilirisasi Tahap II Dimulai, Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangke

Secara teknis, volume serapan emisi sebesar 5.202 tonCO2e disebut setara dengan penanaman dan pemeliharaan sekitar 86.000 bibit pohon selama 10 tahun. Nilai itu juga ekuivalen dengan pengurangan emisi dari sekitar 1.130 mobil penumpang dalam satu tahun.

Sejumlah partisipan mengaku mulai melihat offset karbon sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan. M Ansori Nasution, salah satu pembeli kredit karbon ritel, mengatakan akses pembelian yang terhubung langsung dengan proyek energi terbarukan membuat masyarakat lebih yakin terhadap dampak nyata yang dihasilkan.

“Sebagai individu, ada kesadaran untuk ikut menyeimbangkan jejak karbon. Yang penting, proyeknya jelas dan memang menghasilkan pengurangan emisi,” sebut Ansori.

Pandangan serupa disampaikan Devanda Faiqh Albyn. Menurut dia, generasi muda mulai memandang keterlibatan dalam perdagangan karbon sebagai bentuk investasi lingkungan jangka panjang.

“Isu perubahan iklim sekarang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada instrumen yang memungkinkan publik ikut mendukung proyek energi bersih secara langsung, tentu itu menjadi hal positif,” katanya.

Pemerintah menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2050. Dalam konteks tersebut, keterlibatan sektor perkebunan dan energi terbarukan diproyeksikan menjadi salah satu penopang penting transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.(*)